Kepala BPOM Mengungkap: Sulitnya Berantas Produk Pangan Ilegal di RI, Ini 4 Akar Masalah Utama yang Dihadapi

Masdoni.com Selamat datang semoga kalian mendapatkan manfaat. Pada Postingan Ini mari kita eksplorasi lebih dalam tentang Berita, Kesehatan, Pangan, Regulasi, Keamanan Pangan. Informasi Terbaru Tentang Berita, Kesehatan, Pangan, Regulasi, Keamanan Pangan Kepala BPOM Mengungkap Sulitnya Berantas Produk Pangan Ilegal di RI Ini 4 Akar Masalah Utama yang Dihadapi Pastikan Anda menyimak sampai kalimat penutup.

Pengantar: Ancaman Laten Produk Pangan Ilegal di Indonesia

Keamanan pangan adalah hak dasar setiap warga negara. Di Indonesia, garda terdepan yang mengemban mandat berat ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, perjuangan BPOM dalam membersihkan pasar dari produk pangan ilegal, palsu, dan tanpa izin edar (TIE) jauh dari kata mudah. Belakangan ini, Kepala BPOM seringkali mengungkapkan ‘curhatan’ mengenai betapa kompleksnya medan perang melawan barang-barang haram ini. Pernyataan ini bukan sekadar keluhan, melainkan refleksi dari tantangan struktural, geografis, regulasi, dan ekonomi yang harus dihadapi instansi pengawas setiap hari.

Produk pangan ilegal merupakan ancaman ganda: ancaman terhadap kesehatan masyarakat karena kandungan bahan berbahaya yang mungkin ada, dan ancaman terhadap perekonomian nasional karena merugikan produsen legal serta negara melalui hilangnya potensi pajak. Mengapa perlawanan ini terasa seperti melawan ‘hantu’ yang terus muncul kembali? Artikel mendalam ini akan mengupas tuntas empat pilar utama kesulitan yang dihadapi BPOM dalam memberantas produk pangan ilegal di Republik Indonesia, serta bagaimana tantangan ini diperburuk oleh disrupsi digital dan dinamika pasar.

I. Skala Masalah: Fenomena Gunung Es yang Mengakar Kuat

Sebelum membahas kesulitan spesifik, penting untuk memahami skala masalahnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, menawarkan pasar yang sangat besar dan sangat heterogen. Pengawasan BPOM tidak hanya terbatas pada supermarket besar, tetapi harus merambah ke pasar tradisional, warung-warung kecil, hingga pelosok-pelosok desa yang sulit dijangkau. Skala inilah yang menjadi hambatan fundamental.

1. Luasnya Wilayah Geografis dan Keterbatasan Sumber Daya

Indonesia memiliki 38 provinsi dan ribuan pulau. Meskipun BPOM memiliki perwakilan di berbagai daerah, jumlah personel dan sumber daya operasional tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi. Logistik untuk mencapai daerah terpencil, terutama di Indonesia Timur, membutuhkan biaya dan waktu yang luar biasa besar. Ini menciptakan ‘zona abu-abu’ atau *grey area* di mana pengawasan menjadi longgar, memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pelaku usaha nakal untuk mendistribusikan produk TIE mereka.

2. Dominasi UMKM Informal

Mayoritas produk pangan di Indonesia diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun banyak UMKM yang berusaha memenuhi standar, sektor informal yang sangat besar ini seringkali luput dari radar pengawasan rutin. Kurangnya pemahaman tentang sanitasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan proses registrasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau izin edar BPOM menciptakan celah besar. Ketika BPOM berupaya melakukan pembinaan dan edukasi, kecepatan munculnya pelaku usaha baru jauh lebih tinggi daripada kecepatan edukasi yang bisa diberikan.

II. Pilar Kesulitan 1: Kendala Geografis, Logistik, dan Infrastruktur Pengawasan

Kendala geografis seringkali menjadi alasan mengapa produk ilegal, terutama yang berasal dari luar negeri atau diproduksi di lokasi tersembunyi, dapat menyebar tanpa terdeteksi dalam waktu lama. Kepala BPOM secara konsisten menyoroti isu perbatasan.

2.1. Permasalahan Pengawasan Pintu Masuk Negara

Indonesia memiliki banyak ‘pelabuhan tikus’ dan jalur perbatasan darat yang panjang (seperti di Kalimantan dan Papua) yang sangat sulit dikendalikan sepenuhnya. Meskipun BPOM bekerja sama dengan Bea Cukai, volume barang yang masuk sangat besar, dan penyelundupan produk pangan ilegal seringkali dilakukan secara terselubung dalam kontainer barang legal. Ini membutuhkan sistem teknologi *scanner* dan analitik risiko yang sangat canggih, yang belum sepenuhnya merata di seluruh titik masuk.

2.2. Kompleksitas Rantai Distribusi (Cold Chain Monitoring)

Produk pangan, terutama yang memerlukan penyimpanan dingin (*cold chain*), rentan terhadap kerusakan dan pemalsuan di sepanjang rantai distribusi. BPOM harus mengawasi tidak hanya tempat produksi tetapi juga gudang, distributor utama, hingga sub-distributor di tingkat kecamatan. Kesulitan melacak produk yang sudah berpindah tangan berkali-kali membuat proses penarikan (*recall*) produk ilegal yang sudah terlanjur beredar menjadi sangat lambat dan tidak efektif 100%.

2.3. Kecepatan Pergerakan vs. Kecepatan Reaksi

Pelaku kejahatan pangan ilegal sangat gesit. Mereka sering berpindah lokasi produksi untuk menghindari penangkapan. Mereka juga menggunakan moda transportasi yang cepat dan tidak terdeteksi. Sementara itu, prosedur pengawasan dan penindakan BPOM, meskipun cepat, masih terikat pada prosedur administrasi dan hukum, yang secara inheren lebih lambat daripada kecepatan distribusi ilegal di lapangan.

III. Pilar Kesulitan 2: Tantangan Regulasi, Penegakan Hukum, dan Sinergi Institusi

Perjuangan di lapangan akan sia-sia jika tidak didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan penegakan yang tegas. BPOM menghadapi ‘efek pintu putar’ (*revolving door effect*) dalam penindakan hukum.

3.1. Sanksi Hukum yang Dirasa Kurang Jera

Seringkali, pelaku usaha pangan ilegal, meskipun ditangkap dan divonis, hanya menerima hukuman yang relatif ringan, berupa denda atau hukuman penjara singkat. Keuntungan finansial dari menjual produk ilegal seringkali jauh lebih besar daripada risiko hukuman yang ada. Akibatnya, setelah menjalani hukuman, pelaku cenderung mengulangi perbuatannya, kadang-kadang dengan identitas perusahaan baru. Kepala BPOM sering menyuarakan perlunya revisi undang-undang terkait sanksi pidana dan denda yang jauh lebih berat, bahkan hingga pencabutan hak usaha permanen.

3.2. Koordinasi Lintas Sektoral yang Rumit

Pemberantasan pangan ilegal membutuhkan kerjasama erat antara BPOM, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Meskipun koordinasi formal ada, implementasinya di lapangan bisa terhambat birokrasi dan perbedaan prioritas daerah. Contohnya, Pemda memiliki kewenangan pengawasan izin industri rumah tangga (PIRT), sementara BPOM fokus pada izin edar skala besar. Harmonisasi regulasi dan sinkronisasi data antar lembaga masih menjadi pekerjaan rumah besar.

3.3. Bukti Digital dan Kompleksitas Kasus di Pengadilan

Dengan maraknya penjualan ilegal melalui platform digital (seperti yang akan dibahas di Pilar 4), pengumpulan bukti menjadi semakin sulit. Bukti digital (tangkap layar, riwayat transaksi online) memerlukan verifikasi ahli yang kompleks. Proses ini memperlambat penuntutan dan seringkali pelaku lolos karena kesulitan membuktikan unsur pidana secara absolut di pengadilan.

IV. Pilar Kesulitan 3: Disrupsi Digital dan Perang Melawan Pangan Ilegal di E-commerce

Jika dahulu produk ilegal disebar melalui jalur konvensional, kini medan perang utama telah pindah ke dunia maya. Platform e-commerce dan media sosial menjadi ‘surga’ baru bagi para pedagang nakal.

4.1. Kecepatan dan Anonimitas Penjualan Online

Penjual ilegal dapat membuat akun baru dalam hitungan menit. Ketika BPOM menemukan dan meminta *takedown* suatu produk di platform A, penjual yang sama sudah beralih ke platform B atau membuat akun baru di platform yang sama dengan nama berbeda. Tingkat anonimitas ini membuat pelacakan pelaku kejahatan siber pangan sangat sulit, apalagi jika server platform yang digunakan berada di luar negeri.

Produk yang paling rentan dijual secara ilegal online adalah suplemen kesehatan, obat tradisional, dan produk impor yang diklaim sebagai 'herbal ajaib' atau 'obat kuat' tanpa registrasi. Para pelaku memanfaatkan media sosial untuk pemasaran yang sangat agresif, menyasar konsumen yang mencari solusi kesehatan instan atau produk yang dijual dengan harga jauh di bawah pasar.

4.2. Algoritma dan Filter BPOM vs. Taktik Penjual Nakal

BPOM telah mengembangkan sistem pengawasan digital (Sisfo), yang secara otomatis menelusuri iklan yang mencurigakan. Namun, penjual ilegal juga memiliki taktik canggih. Mereka menggunakan sinonim, salah eja (typo), atau kode rahasia dalam deskripsi produk mereka untuk menghindari deteksi oleh algoritma BPOM. Misalnya, produk yang mengandung bahan kimia obat (BKO) tidak ditulis secara eksplisit, melainkan menggunakan istilah-istilah kiasan atau gambar yang samar-samar. Ini memaksa BPOM untuk terus memperbarui teknologi kecerdasan buatan (AI) mereka, sebuah investasi yang mahal dan membutuhkan waktu.

4.3. Kendala Yurisdiksi Platform Global

Banyak platform e-commerce besar bersifat global. Ketika produk ilegal dijual oleh akun luar negeri dan langsung dikirim ke konsumen Indonesia (*cross-border transaction*), kewenangan BPOM untuk melakukan penindakan sangat terbatas. Meskipun BPOM dapat meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk pemblokiran, proses ini memerlukan koordinasi diplomatik dan teknis yang panjang.

V. Pilar Kesulitan 4: Dinamika Pasar, Faktor Ekonomi, dan Budaya Konsumen

Kepala BPOM mengakui bahwa tingginya permintaan pasar terhadap produk murah dan instan menjadi bahan bakar utama bagi industri pangan ilegal. Ini adalah masalah sosial-ekonomi.

5.1. Harga Murah Lebih Menarik

Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, konsumen cenderung mencari alternatif yang lebih murah. Produk pangan ilegal dapat dijual dengan harga yang sangat rendah karena mereka menghindari biaya kepatuhan (uji laboratorium, perizinan, standar produksi) dan pajak. Selisih harga yang signifikan ini menjadi insentif kuat bagi konsumen yang kurang teredukasi tentang risiko kesehatan.

Penjual ilegal seringkali memanfaatkan citra produk yang terkenal (merek ternama) lalu memalsukannya (pemalsuan merek). Konsumen merasa mendapatkan produk yang sama dengan harga miring, tanpa menyadari risiko bahan berbahaya di dalamnya. Fenomena ini sangat merugikan produsen legal yang telah berinvestasi besar untuk menjamin kualitas.

5.2. Kurangnya Kesadaran dan Budaya Cek Produk

Meskipun BPOM gencar mengampanyekan gerakan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa), tingkat kesadaran konsumen di masyarakat umum, terutama di daerah pedesaan atau kelompok usia tertentu, masih rendah. Banyak masyarakat yang menganggap perizinan BPOM sebagai formalitas belaka, bukan jaminan kualitas. Pelaku usaha ilegal memanfaatkan mentalitas ini dengan mencetak label dan izin edar fiktif yang sekilas terlihat meyakinkan.

Edukasi adalah investasi jangka panjang. BPOM harus terus berupaya meningkatkan literasi masyarakat, menjadikan Cek KLIK sebagai kebiasaan wajib sebelum membeli, agar permintaan pasar terhadap produk ilegal perlahan-lahan surut.

5.3. Politik Lokal dan Intervensi Ekonomi Informal

Dalam beberapa kasus, operasi penindakan BPOM di daerah tertentu dapat menghadapi resistensi dari komunitas lokal atau bahkan intervensi politik. Hal ini terjadi jika operasi penindakan dianggap mengancam mata pencaharian sejumlah besar masyarakat yang terlibat dalam rantai produksi atau distribusi ilegal, meskipun produk yang dihasilkan berisiko bagi kesehatan publik.

VI. Dampak Jangka Panjang: Mengapa Perjuangan Ini Sangat Mendesak?

Kepala BPOM tidak hanya 'curhat' tentang kesulitan, tetapi juga tentang dampak mengerikan jika produk ilegal tidak diberantas tuntas. Dampak ini bersifat multi-dimensi.

6.1. Ancaman Kesehatan Masyarakat

Dampak paling fatal adalah kesehatan. Produk pangan ilegal sering mengandung bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang (seperti formalin, boraks, rhodamin B) atau batas cemaran mikroba yang jauh melampaui ambang batas aman. Konsumsi jangka panjang produk-produk ini dapat menyebabkan kerusakan organ permanen, kanker, hingga kematian. Kasus keracunan makanan masal atau kasus gagal ginjal akut pada anak akibat obat sirup ilegal adalah pengingat betapa berbahayanya produk TIE.

6.2. Kerugian Ekonomi Nasional

Industri pangan legal di Indonesia menghadapi persaingan yang tidak sehat. Ketika produk ilegal dijual dengan harga murah, produk legal yang mematuhi standar dan membayar pajak otomatis kalah saing. Ini menghambat investasi, menurunkan kualitas industri, dan pada akhirnya merugikan negara melalui hilangnya pendapatan pajak dan retribusi yang besar.

6.3. Degradasi Kepercayaan Publik

Setiap kali terjadi kasus besar pangan ilegal (misalnya kasus beras plastik, atau produk impor beracun), kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pangan Indonesia menurun. Pemulihan kepercayaan ini membutuhkan waktu dan upaya yang sangat besar, dan itu adalah salah satu tugas berat yang harus dipikul oleh BPOM.

VII. Strategi Mitigasi dan Harapan BPOM ke Depan

Meskipun tantangannya besar, BPOM terus berinovasi. Kepala BPOM telah menggarisbawahi beberapa strategi kunci untuk mengatasi empat pilar kesulitan di atas:

7.1. Transformasi Digital dan Pemanfaatan Sisfo

Penguatan sistem pengawasan siber adalah prioritas utama. BPOM berinvestasi dalam teknologi AI dan *big data analytics* untuk mempercepat identifikasi dan *takedown* produk ilegal di platform digital. Kerjasama dengan penyedia platform (e-commerce) juga diperkuat, mewajibkan mereka memiliki mekanisme filter yang lebih ketat terhadap produk tanpa izin edar.

7.2. Penguatan Kolaborasi Penegak Hukum

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang melibatkan BPOM, Kepolisian, Kejaksaan, dan TNI diperkuat. Tujuannya adalah mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, serta memastikan sanksi yang dijatuhkan memberikan efek jera maksimal.

7.3. Desentralisasi dan Pemberdayaan Daerah

BPOM terus melakukan pelatihan dan pendelegasian wewenang tertentu kepada dinas kesehatan dan Pemda, terutama terkait pengawasan pangan di tingkat kabupaten/kota. Ini membantu menjangkau UMKM di pelosok dan memastikan pengawasan lokal yang lebih ketat, mengurangi beban pengawasan dari pusat.

7.4. Edukasi Konsumen Massif

Kampanye edukasi harus terus dilakukan, tidak hanya melalui media massa tetapi juga melalui program-program kemitraan dengan organisasi masyarakat, sekolah, dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah membentuk konsumen cerdas yang secara sukarela menolak produk TIE, sehingga memotong rantai permintaan pasar.

Penguatan sistem pengawasan mutu produk ekspor dan impor melalui laboratorium terakreditasi juga menjadi fokus, guna memastikan reputasi produk pangan Indonesia di kancah internasional tetap terjaga, sementara produk impor yang masuk telah memenuhi standar keamanan yang ketat.

Penutup: Tanggung Jawab Kolektif untuk Keamanan Pangan

‘Curhatan’ Kepala BPOM mengenai sulitnya memberantas produk pangan ilegal di Indonesia adalah seruan yang harus didengar oleh semua pihak. Permasalahan ini bukanlah semata kegagalan pengawasan, melainkan gabungan dari tantangan geografis yang masif, kelemahan regulasi yang perlu diperkuat, kecepatan perkembangan teknologi kejahatan siber, dan faktor ekonomi yang mendorong permintaan produk murah.

Pemberantasan pangan ilegal membutuhkan komitmen kolektif. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan sanksi hukum. Lembaga penegak hukum harus bertindak tegas. Dan yang paling penting, masyarakat harus berperan aktif sebagai filter terakhir. Selalu ingat prinsip Cek KLIK sebelum membeli. Hanya dengan sinergi antara regulator, penegak hukum, dan konsumen yang cerdas, ancaman laten produk pangan ilegal di Indonesia dapat diminimalisir secara berkelanjutan.

Begitulah kepala bpom mengungkap sulitnya berantas produk pangan ilegal di ri ini 4 akar masalah utama yang dihadapi yang telah saya jelaskan secara lengkap dalam berita, kesehatan, pangan, regulasi, keamanan pangan, Saya berharap tulisan ini membuka wawasan baru tetap optimis menghadapi perubahan dan jaga kebugaran otot. Silakan share kepada rekan-rekanmu. lihat artikel lain di bawah ini.