Bencana alam tidak hanya merenggut harta benda dan nyawa; ia meninggalkan luka psikologis mendalam yang sering kali terabaikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyoroti kebutuhan krusial akan pemulihan trauma bagi korban pascabencana, dengan fokus utama pada kelompok rentan, khususnya ibu-ibu, yang menunjukkan kesulitan mendalam dalam menerima kenyataan kehilangan tempat tinggal mereka. Trauma ini adalah krisis senyap yang memerlukan intervensi segera dan berkelanjutan.

Krisis Senyap Pascabencana: Ketika Rumah Bukan Hanya Struktur Fisik

Ketika gempa, banjir, atau erupsi gunung berapi melanda, respons awal pemerintah dan lembaga kemanusiaan cenderung berfokus pada penyelamatan jiwa, penyediaan sandang pangan, dan pembangunan infrastruktur sementara. Ini adalah prioritas yang tak terhindarkan. Namun, seiring waktu berjalan, muncul kebutuhan esensial yang bersifat non-fisik: kebutuhan psikososial pascabencana. KemenPPPA secara konsisten menekankan bahwa pemulihan tidak akan tuntas tanpa mengatasi dampak psikologis jangka panjang.

Dalam banyak kasus bencana di Indonesia, intervensi psikososial (trauma healing) sering dianggap sebagai ‘tambahan’ atau pelengkap, bukan bagian integral dari siklus pemulihan. Padahal, bagi para korban, terutama mereka yang menyaksikan kehancuran total, trauma akut dapat berubah menjadi Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) atau depresi klinis jika tidak ditangani dengan tepat. Inilah yang disoroti oleh KemenPPPA: pentingnya menempatkan layanan psikologis di garda terdepan penanganan pascabencana.

Data dan observasi lapangan menunjukkan adanya kelompok yang paling rentan terhadap trauma ini, yaitu perempuan dewasa (ibu-ibu) dan anak-anak. Jika anak-anak menunjukkan trauma melalui kecemasan, mimpi buruk, dan regresi perilaku, para ibu sering kali menunjukkan bentuk trauma yang lebih terinternalisasi dan terselubung—sebuah bentuk penyangkalan (denial) berkepanjangan terhadap kehilangan yang mereka alami, terutama kehilangan rumah.

Mengapa Trauma Ibu-ibu Lebih Kompleks?

Bagi seorang ibu, rumah (oikos) memiliki makna jauh melampaui bangunan fisik. Rumah adalah pusat identitas, tempat penyimpanan memori keluarga, dan benteng keamanan emosional. Kehilangan rumah bukan sekadar kehilangan aset, melainkan kehilangan peran sentral dan rasa kontrol atas lingkungan yang mereka kelola. KemenPPPA menemukan fenomena di mana banyak ibu-ibu pascabencana masih "belum terima kehilangan rumah" mereka, yang tercermin dalam perilaku berikut:

• Penyangkalan Emosional: Terus menerus membicarakan rumah yang hilang seolah-olah masih utuh, atau menolak pindah dari lokasi hunian sementara.
• Hiper-vigilansi: Kecemasan berlebihan terhadap keselamatan keluarga, terutama anak-anak.
• Kelelahan Peran Ganda: Harus tetap berfungsi sebagai penyedia kebutuhan emosional anak-anak dan suami, sambil menekan duka pribadi.
• Gangguan Tidur dan Pola Makan: Indikasi fisik dari stres dan trauma yang tersembunyi.

Apabila trauma ini tidak diatasi, dampaknya dapat merusak struktur keluarga. Seorang ibu yang tidak pulih secara emosional akan kesulitan memberikan dukungan psikologis yang stabil bagi anak-anaknya, menciptakan siklus trauma antar generasi. Oleh karena itu, strategi KemenPPPA trauma korban bencana sangat menitikberatkan pada pemulihan kesehatan mental ibu sebagai kunci pemulihan unit keluarga secara keseluruhan.

Peran Strategis KemenPPPA dalam Pemenuhan Kebutuhan Psikososial

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memiliki mandat khusus untuk memastikan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak tetap terjamin, bahkan dalam situasi darurat bencana. Respon KemenPPPA jauh melampaui distribusi logistik; mereka fokus pada kebutuhan psikososial pascabencana yang berbasis gender dan sensitif terhadap usia.

Layanan Taktis di Lapangan

KemenPPPA mengaktifkan beberapa mekanisme untuk intervensi trauma, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di daerah, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspa).

1. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA): Tim ini bergerak segera setelah fase darurat untuk mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender dan risiko trauma. Mereka dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk melakukan Psychological First Aid (PFA).
2. Ruang Ramah Anak (RRA) dan Ruang Sahabat Ibu (RSI): Di lokasi pengungsian atau hunian sementara, RRA berfungsi sebagai tempat anak bermain dan mendapatkan dukungan psikososial terstruktur, sementara RSI menjadi ruang aman bagi ibu-ibu untuk berbagi, mendapatkan konseling kelompok, dan melakukan aktivitas yang mengalihkan fokus dari trauma.
3. Konseling Berbasis Komunitas: KemenPPPA mendorong adanya konseling yang diselenggarakan oleh relawan lokal yang telah dilatih. Pendekatan ini lebih efektif karena menggunakan bahasa dan budaya setempat, memecah stigma bahwa mencari bantuan psikologis adalah tanda kelemahan.

Intervensi KemenPPPA menekankan pentingnya mengembalikan resiliensi dan rasa berdaya para korban. Bagi ibu-ibu yang kehilangan segalanya, rasa berdaya dapat dipulihkan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan di hunian sementara, atau melalui pelatihan keterampilan baru yang dapat memberikan penghasilan tambahan.

Analisis Mendalam: Makna Simbolis Kehilangan Rumah bagi Perempuan

Untuk memahami kesulitan para ibu dalam menerima kehilangan rumah, kita harus melihat konstruksi sosial peran gender di Indonesia. Ibu adalah ‘manajer’ rumah tangga, yang bertanggung jawab penuh atas kenyamanan, kebersihan, dan terutama, memori keluarga. Koleksi foto, resep masakan, mainan anak-anak, bahkan tatanan perabotan, semuanya menjadi perpanjangan dari identitas diri seorang ibu.

Ketika bencana melanda dan rumah hancur, yang hilang adalah narasi personal dan kolektif. Ibu-ibu yang belum terima kehilangan rumah trauma parah karena mereka merasa gagal melindungi ‘sarang’ keluarga. Penyangkalan (denial) muncul sebagai mekanisme pertahanan diri yang parah. Mereka mungkin terus mencari barang-barang spesifik di puing-puing yang secara rasional mustahil ditemukan, atau menolak untuk membuang barang-barang yang tidak lagi berfungsi. Perilaku ini adalah manifestasi dari duka yang tak terselesaikan (unresolved grief).

Trauma Kolektif dan Dukungan Sosial

KemenPPPA melihat bahwa solusi terbaik untuk mengatasi trauma ibu-ibu ini adalah melalui pendekatan kolektif, bukan hanya individual. Konseling kelompok di RSI memungkinkan mereka menyadari bahwa perasaan sedih, marah, dan penyangkalan adalah reaksi normal. Dengan berbagi pengalaman, beban emosional dapat diringankan, dan mereka mulai bisa beralih fokus dari ‘apa yang hilang’ menjadi ‘apa yang masih tersisa’—yaitu keluarga dan komunitas.

Penting bagi pemerintah daerah dan komunitas untuk memastikan bahwa pemulihan pascabencana mencakup pelatihan sensitivitas trauma bagi semua pihak yang terlibat dalam bantuan. Petugas medis, relawan logistik, hingga kontraktor pembangunan harus memahami bahwa korban, terutama perempuan, mungkin menunjukkan ketidakstabilan emosi yang bukan disebabkan oleh kurangnya rasa syukur, melainkan karena luka psikis yang masih terbuka.

Tantangan Implementasi Layanan Trauma Jangka Panjang

Meskipun komitmen KemenPPPA kuat, implementasi layanan pemulihan trauma menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam konteks Indonesia yang rawan bencana dan memiliki geografi kepulauan:

1. Stigma dan Akses

Di banyak daerah, terutama pedesaan, stigma terhadap kesehatan mental masih tinggi. Korban trauma sering takut dicap ‘gila’ jika mencari bantuan psikolog atau psikiater. KemenPPPA perlu terus melakukan sosialisasi bahwa psikologi bencana adalah respon normal terhadap situasi abnormal. Selain itu, akses fisik ke tenaga ahli psikososial terbatas, terutama di daerah terpencil yang paling parah terdampak.

2. Keberlanjutan Program

Intervensi trauma sering kali intensif di bulan-bulan pertama pascabencana, namun menurun drastis setelahnya. Padahal, trauma psikologis, khususnya PTSD, sering baru muncul atau memburuk 6 hingga 12 bulan setelah peristiwa. KemenPPPA mendorong agar program layanan psikososial KemenPPPA diintegrasikan ke dalam program pembangunan kembali (rehabilitasi dan rekonstruksi) selama minimal dua tahun.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Indonesia masih kekurangan profesional kesehatan mental berlisensi yang sensitif terhadap trauma dan budaya. KemenPPPA bekerja keras untuk melatih relawan lokal, kader PKK, dan petugas P2TP2A agar dapat memberikan dukungan awal yang memadai, sehingga dapat menjangkau lebih banyak korban trauma pascabencana.

Mekanisme KemenPPPA dalam Integrasi Pemulihan dan Pembangunan

Untuk mengatasi tantangan keberlanjutan, KemenPPPA mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan pemulihan trauma ke dalam proyek pembangunan jangka panjang. Ini berarti bahwa setiap perencanaan pembangunan hunian tetap harus mempertimbangkan dimensi psikologis.

Pembangunan Rumah yang Ramah Trauma

Dalam konteks para ibu yang berduka karena kehilangan rumah, pembangunan kembali harus melibatkan partisipasi mereka. Keputusan mengenai tata letak rumah, lingkungan, dan fasilitas umum tidak boleh hanya bersifat teknis, tetapi harus memperhatikan kebutuhan emosional dan sosial. Sebuah rumah yang dibangun dengan cepat namun tidak memenuhi kebutuhan simbolis dan praktis ibu-ibu dapat memicu trauma baru.

KemenPPPA menyarankan agar pemerintah daerah menyediakan: tempat pertemuan komunitas yang aman, ruang untuk kegiatan produktif perempuan, dan fasilitas penitipan anak. Hal ini membantu mengembalikan rasa kepemilikan dan fungsi sosial ibu-ibu, yang merupakan langkah awal dalam mengatasi penyangkalan kehilangan rumah.

Pencegahan Kekerasan Berbasis Bencana

Lingkungan pengungsian dan hunian sementara seringkali meningkatkan risiko Kekerasan Berbasis Gender (KBG). KemenPPPA memastikan bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah prioritas utama. Trauma akibat bencana dapat diperburuk oleh kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau eksploitasi. Layanan konseling trauma KemenPPPA selalu dihubungkan dengan layanan hukum dan keamanan untuk memastikan bahwa korban KBG segera mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Kesaksian Lapangan: Mengembalikan Fungsi Ibu

Dalam penanganan pascabencana di Palu dan Lombok, KemenPPPA mencatat banyak kasus di mana ibu-ibu tampak sangat kuat di hadapan publik, namun mengalami krisis mental saat sendirian. Salah satu ibu di Lombok (sebut saja Ibu Ningsih) terus menyapu sudut tendanya, mencari mainan milik anaknya yang hilang. Penolakannya untuk membuang puing-puing kecil yang ia selamatkan adalah wujud dari penolakan kehilangan rumahnya. Ketika tim KemenPPPA menyediakan ruang diskusi terbuka, Ibu Ningsih akhirnya menangis, mengakui bahwa ia merasa gagal melindungi keluarganya.

Melalui intervensi kelompok yang berfokus pada teknik relaksasi dan pengakuan duka (grief recognition), Ibu Ningsih dan ibu-ibu lainnya mulai beralih. Mereka mulai terlibat dalam program menjahit dan membuat kerajinan. Aktivitas produktif ini tidak hanya memberikan pendapatan, tetapi yang paling penting, mengembalikan rasa berharga (sense of worth) dan kontrol atas hidup mereka, yang merupakan langkah terpenting dalam mitigasi trauma.

Masa Depan Pemulihan: Resiliensi Berbasis Gender

KemenPPPA secara eksplisit menyatakan bahwa strategi pemulihan bencana di Indonesia harus beralih dari sekadar tanggap darurat fisik menuju pembangunan resiliensi holistik yang berbasis gender. Ini berarti, dalam setiap tahap mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan, kebutuhan spesifik perempuan dan anak harus menjadi lensa utama.

Pemerintah daerah harus diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk kesehatan mental pascabencana. Pelatihan bagi aparatur desa, kepala dusun, dan petugas kesehatan harus mencakup modul trauma sensitif gender, agar mereka dapat mengidentifikasi gejala trauma pada ibu-ibu yang mungkin disamarkan sebagai keletihan atau iritabilitas biasa. Penanganan trauma ibu-ibu kehilangan rumah memerlukan pemahaman bahwa duka ini adalah proses, bukan peristiwa tunggal.

Pemulihan yang tuntas bukanlah tentang melupakan apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana korban mampu mengintegrasikan peristiwa traumatis tersebut ke dalam narasi hidup mereka tanpa membiarkannya mendominasi. Bagi para ibu, ini berarti mampu membangun ‘rumah’ baru, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, di tempat yang baru.

Penutup: Seruan untuk Aksi Kolektif

KemenPPPA telah membuka jalan, menyoroti fakta bahwa trauma psikologis, terutama pada ibu-ibu yang belum terima kehilangan rumah, adalah bagian tak terpisahkan dari dampak bencana. Pemulihan ini adalah tanggung jawab kolektif. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa dukungan psikososial tidak terhenti setelah tenda pengungsian dibongkar.

Mari kita pastikan bahwa di tengah hiruk pikuk rekonstruksi fisik, suara senyap duka dan trauma para ibu terdengar, dan mereka mendapatkan bantuan yang layak untuk membangun kembali tidak hanya rumah, tetapi juga jiwa dan harapan mereka. Pemulihan perempuan adalah fondasi bagi resiliensi seluruh bangsa pascabencana.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program layanan psikososial dan dukungan trauma KemenPPPA, serta cara berkontribusi sebagai relawan atau donatur, silakan hubungi pusat informasi P2TP2A terdekat di wilayah Anda. Kita bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan ini.