Bea Meterai T&C Disebut Ganggu Ekosistem Digital, Mengapa?

By | 11/06/2022
Majalah Pajak Bea Meterai Dulu Dan Kini

Bea meterai dengan syarat dan ketentuan merusak ekosistem digital. karena? Jakarta. Menurut Pingkan Odrin, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), rencana pemerintah mengenakan materai syarat dan ketentuan (T&C) di berbagai platform digital dapat mengganggu ekosistem ekonomi digital Indonesia yang masih dalam tahap pengembangan.

Kebijakan tersebut diatur dalam ayat 2 pasal 3 undang-undang no. 10/2020 dianggap tidak tepat jika diterapkan pada saat itu.

Setidaknya ada tiga hal yang menonjol. Pertama, perlu dilakukan generalisasi kebijakan ini dengan bantuan informasi yang komprehensif tentang badan usaha, baik mikro, kecil maupun menengah.

Selain itu, kata dia, selama ini belum banyak sosialisasi atau berita tentang segel elektronik, termasuk tata cara penggunaannya, apa saja yang termasuk dalam subjek biaya segel elektronik, dan dampaknya terhadap ekosistem segel elektronik. ekonomi digital Indonesia.

“Kurangnya sosialisasi ini juga dapat menyebabkan penolakan tidak hanya platform digital, tetapi juga penolakan masyarakat sebagai pengguna,” kata Bencan merujuk siaran pers yang dipublikasikan Jumat (10/6/2022).

Untuk itu ia mengusulkan kajian mendalam mengenai biaya dan manfaat transaksi agar tidak mengganggu upaya digitalisasi UMKM dan peningkatan jumlah transaksi digital.

Terakhir, kesediaan pemerintah dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur untuk memungut pajak materai atau materai elektronik dan menyediakan sistem pendaftaran, sehingga keamanan pendataan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan rencana ini. politik.

Di sisi lain, Ninening Indroyono, pemerhati UMKM Universitas Indonesia, menjelaskan dampak positif dan negatif bea meterai.

"Pertama, itu akan meningkatkan biaya transaksi, yang bisa membebani konsumen, produsen atau keduanya," katanya.

Dari sisi penerimaan, peraturan ini akan meningkatkan penerimaan negara. Namun efek positif dan negatif tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu untuk mengetahui secara umum apakah hasilnya akan positif atau negatif.

Baca Juga  Gesit Beradaptasi Dan Go Digital, Bisnis TEGUK Indonesia Sukses Hadapi Tantangan Pandemi

Direktur Pembinaan, Pelayanan, dan Urusan Umum Direktorat Jenderal Pendapatan (DJP), Nielmaldrin Noor menjelaskan, alasan diberlakukannya kewajiban mencap syarat dan ketentuan bagi peserta e-commerce adalah untuk menciptakan level lapangan bermain untuk e-commerce yang berpartisipasi dalam perdagangan. Bisnis digital dan fisik.

“Pengenaan T&I, kesepakatan antara pengguna dan penyedia layanan, dipungut materai yang diatur dalam undang-undang no. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai dan peraturan turunannya, khususnya PMK-134/2021 terkait penerapan bea meterai, yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2021”, jelasnya.

Mengenai dampak kebijakan bea meterai terhadap S&K, Neal mengatakan hal itu masih menjadi pembahasan dan evaluasi internal DJP. Selain itu, DJP juga melakukan bakti sosial terkait penggunaan electronic printing yang beberapa di antaranya dapat dilihat di kanal Youtube resmi Ditjen Pajak.

Tonton video yang dipilih di bawah ini:

Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk informasi lebih lanjut Masuk / Daftar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.